TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Kepala Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) Bambang Darmono mengkritik cara pandang pemerintah yang berpusat di Jakarta terhadap Papua. Salah satu yang dikritiknya adalah pembangunan Jalan Trans Papua yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Sewaktu ke Papua, saya termasuk orang yang menutup mata melihat jalan itu. Yang perlu dibangun adalah jalan di pegunungan," kata Bambang seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 7 Oktober 2019.
Bambang mencontohkan Selandia Baru yang tidak memiliki highway, melainkan jalan-jalan antarkota saja. Menurut dia hal itu bisa dicontoh di Papua karena penduduknya sama-sama sedikit.
Pimpinan lembaga adhoc yang berdiri di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini bercerita, UP4B pernah membangun jalan yang menghubungkan 13 kabupaten di Pegunungan Jayawijaya. Dia kala itu meminta bantuan pasukan zeni Angkatan Darat dan melibatkan warga setempat.
"Tidak usah besar-besar. Cukup pengerasan jalan tanah," kata Bambang. "Makanya waktu itu fine-fine saja." Saat UP4B selesai pada 2014, kata dia, hampir semua jalan sudah terhubung. Yang belum ialah Kabupaten Nduga karena ketiadaan jembatan.
Bambang juga tak sependapat dengan anggapan bahwa jalan nasional akan mendorong ekonomi lebih cepat. Menurut dia, pembangunan jalan nasional justru akan dianggap demi mobilisasi pasukan dan pencurian kekayaan alam orang Papua.
"Siapa yang mau lewat? Ujung-ujungnya, orang Papua akan mengatakan jalan dibuat untuk mencuri hasil alam mereka. Isu lain yang bakal muncul adalah jalan untuk memobilisasi pasukan. Jakarta selalu membuat apa yang Jakarta mau, bukan apa yang Papua mau," ucapnya.
Bambang mengimbuhkan, Jakarta harus memiliki pemahaman bahwa orang Papua masih bergantung pada alam. Mereka menganut filosofi bahwa "tanah adalah ibu dan sungai air susu ibu" sehingga mereka memelihara alam baik-baik.
"Jakarta harus punya pemahaman seperti itu. Kalau tidak, membangun seribu infrastruktur pun tidak akan berguna," kata Bambang.
